KEBIJAKAN LIKUIDITAS KEMENKEU MELALUI PENEMPATAN DANA 200 TRILIUN DARI BI KE HIMBARA 2025
Ditengah-tengah kinerja perekonomian
Indonesia yang melambat ditambah adanya reshuffle Kabinet Merah Putih pada
September 2025 tentunya perlu memperkuat ekonomi dalam negeri dengan melakukan
dobrakan kebijakan domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya perekonomian Indonesia diterpa berbagai masalah khususnya disektor
ekonomi, seperti daya beli menurun, kenaikan pajak PPN dan PBB, inflasi
kebutuhan pokok, peningkatan pengangguran dan PHK massal, lapangan kerja
terbatas, dan konsumsi rumah tangga menurun yang mengakibatkan banyaknya
masyarakat dan aktivis yang tidak puas atas kebijakan ekonomi yang menyulut
para massa turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi namun sangat disayangkan
dipertengahan jalan terjadi demonstrasi ekstrim mulai dari pembakaran gedung
DPR, kantor polisi, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan yang mengarah pada
kriminalisasi dan anarkisme. Adanya kondisi ini memperkuat adanya slogan
Indonesia gelap. Maka dari itu Kementerian Keuangan yang baru dilantik Bpk
Purbaya Yadhi Sadewa mencoba melakukan gebrakan baru melalui strategi
peningkatan likuiditas dengan menarik dana 200 Triliun dari Bank Indonesia
untuk dialokasi ke Bank Nasional (HIMBARA) dalam bentuk rekening pemerintahan
(Deposito) dengan ekpetasi menggenjot perekonomian domestik.
Menurut penulis strategi ini tidaklah
buruk. Hal ini dikarenakan pernah diimplementasikan oleh Menteri Keuangan
sebelumnnya (Ibu Srimulyani) yang menempatkan dana pemerintah sebesar 30
Triliun ke Himbara bahkan kebijakan ini
sering dilakukan sejak tahun 2014. Jadi kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri
Purbaya bukanlah hal baru di Indonesia. Penulis melihat adanya kucuran dana 200
Triliun dari pemerintah ke pada Bank Nasional tentu diharapkan mampu memulihkan
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik di masyarakat melalui distribusi
kredit kepada rakyat, khususnya untuk pelaku UMKM, korporasi, masyarakat
konsumtif, dan pembangunan proyek strategis nasional. Namun demikian,
efektifitas dari kucuran dana ini apakah akan berdampak signifikan pastinya
belum tentu, sebab percuma ketika pemerintahan mengalokasi dana ke Hiimbara
untuk penyaluran kredit jika daya beli rumah tangga menurun dan tingkat
penjualan produk dari perusahaan merosot. Meskipun suku bunga acuan diturunkan
dari dari 6,25% menjadi 5,00 % tetap berpotensi tingkat kredit sulit berkembang
dan meningkatkan kredit macet. Terbukti tingkat penyaluran kredit mengalami
penurunan pada Juli 2025 diangka 7,03 % YoY dari 7,77 % pada juni 2025 dan
sektor yang menyumbangkan kredit terbesar masih ada di sektor pertambangan,
perkebunan, dan transportasi
Fenomena ini terjadi karena rata-rata
pendapatan masyarakat masih menurun ditambah adanya PHK massal sehingga
pengangguran terbuka menjadi bertambah tinggi, Berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan terdapat peningkatan PHK Massal signifikan sampai Juni 2025
sebesar 42. 385 orang atau meningkat 32 %. PHK massal ini mayoritas terjadi di
sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan. sedangkan tingkat pengangguran terbuka 2025
di angka 4,76% meski terjadi penurunan tetapi tetap terjadi penambahan
pengangguran sekitar 7,28 Juta jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2024
sebesar 7,2 Juta jiwa, terlebih lagi adanya kesenjangan ekonomi dari segi
konsumsi rumah tangga yang masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa.
Menurut data pada Triwulan II 2025 ekonomi tumbuh 5,12 persen dengan kontribusi
tertinggi didominasi pertumbuhan ekonomi pulau jawa sebesar 5,24 % terhadap
PDB. Perlu diketahui, tingkat konsumsi ruamah tangga kuartal II 2025 tumbuh
4,97 % secara YoY.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya
fokus pada peningkatan likuiditas tetapi juga harus diimbangi dengan
penggenjotan daya jual sektor rill khususnya untuk industri manufaktur dan
perdagangan mulai skala mikro kecil menengah hingga korporasi harus
ditingkatkan melalui berbagi stimulus subsidi dana, bantuan mesin dan
peralatan, pengurangan PPN, penurunan suku bunga, dan perluasan lapangan kerja.
Ketika ini dilakukan maka lambat laun terjadi peningkatan penjualan hasil
produksi ke pasar yang menciptakan pendapatan bagi perusahaan dan bertumbuhnya
penyerapan tenaga kerja akibat adanya pembukaan lapangan kerja yang membuat
bertambahnya pendapatan masyarakat. Adanya prospek usaha yang cerah tentu perusahaan
berbondong-bondong untuk ekpansi entitas, pelebaran pasar dan investasi untuk
pembangunan proyek strategis nasional. sehingga akan mengajukan kredit ke bank yang
membuat penyaluran kredit bank meningkat dan tingkat kredit macet rendah karena
perusahaan memiliki kemampuan bayar yang baik. Selain itu bank juga akan mendapatkan income dari bunga
kredit yang lancar dan pemerintah juga mendapatkann imbal hasil dari deposito.
Maka dari itu penting mengupayakan sektor rill berkinerja positif agar mampu
mengimbangi penempatan dana 200 Triliun melalui peningakatan kredit supaya
terjadi peningkatan perputaran roda ekonomi dalam negeri.
Penulis:
Hendri Budi Santoso, S.M
Komentar
Posting Komentar