EFEKTIFITAS PROGRAM STIMULUS EKONOMI FORMULASI 8+4+5 BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

EFEKTIFITAS PROGRAM STIMULUS EKONOMI FORMULASI 8+4+5 BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

 

Usai terjadi aksi demonstrasi panas dari berbagai kalangan pada Agustus 2025 yang dilakukan di berbagi wilayah seperti Kediri,Blitar, Jakarta, Surabaya, dan lain  sebagainya tentu menyisakan ruang kesedihan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya aksi demo ini menjurus pada aksi anarkisme yang dilakukan oleh kalangan  masyarakat, pemuda, pelajar, dan anak dibawa umur yang mengakibatkan tragedi pembakaran gedung atau  fasilitas umum, penjarahan, dan kekerasan, dan kematian. Adanya  fenomena ini menciptakan atmosfer yang tidak kondusif dari segi politik dan ekonomi  dimana banyak pertikaian antar  politisi, anggota dewan, aparat yang bentrok dengan masyarakat  sipil yang mengakibatkan hubungan antar pemerintahan dan rakyat  tidak harmonis dan menimbulkan friksi yang  semakin tak terbendung, serta terjadi perlambatan ekonomi domestik khsususnya penurunaan pendapatan UMKM dan penarikan investasi dari PMA atau PMDN akibat stabilitas keamanan terganggu dan citra iklim investasi buruk. Pasca demonstrasi ekstrim dan radikal, seluruh mahasiswa, masyarakat, organisiator, influencer membuat gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang ditujukan untuk Prsesiden, DPR, Aparat, dan TNI untuk menyelesaikan 17 tuntutan selama 1 minggu dan  8 tuntutan harus diselesaikan selama 1 Tahun. Tuntutan itu berisi tarik Tni dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan dan amarudin, bekukan kenaikan gaji/tunjangan dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiunan, Periksa  anggota DPR yang bermasalah  dan lain-lain.

Adanya tuntutan tersebut diharapkan pemerintah mulai mendengar aspirasi rakyat sebagai bentuk perbaikan kebijakan pemerintah dan peningkatan  kesejahteraan ekonomi masyarakat.  Namun akhirnya dari pemerintah mulai melakukan akselerasi pemenuhan 17+ 8 tuntutan dari masyarakat melalui Program Stimulus Ekonomi 8+4+5. Program  ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau ketahanan daya ekonomi, meningkatkan investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan sebagai wujud program percepatan, berkelajutan, dan pemberian ruang lapangan kerja bagii masyarakat, serta sebagai  jawaban atas respon dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan rakyat. Adapun beberapa program yang tercantum dalam Program Stimulus Ekonomi Formulasi 8+4+5. Terdapat 8 program yang wajib dijalankan pada tahun 2025 yakni Pertama, Program Magang Lulusan baru dimana program ini dirancang untuk menyiapkan kemampuan para lulusan Fresgraduate bagi D3/S1 maksimal 1  Tahun. Menurut penulis program magang ini  bagus untuk mempersiapkan  lulusan perguruan tinggi agar mampu bekerja secara cakap  di dunia kerja. Namun alangkah baiknya program magang ini tidak dibatasi dengan tahun kelulusan sebab  banyak  sarjana atau diploma yang masih belum pernah mendapatkan pekerjaan pasca lulus dari perguruan tinggi bahkan juga ada lulusan yang masih bekerja yang masuk kategori pekerja kasar tentu mereka masih butuh upgrade skill melalui program magang dari  pemerintah dan kalau bisa juga adanya program magang bagi lulusan SMK/SMA/MA yang tidak berniat meneruskan ke jenjang perguruan tinggi sehingga bisa dialihkan untuk ikut program magang dari pemerintah.

Kedua, Perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah. Adanya  program ini membuat para pekerja yang biasanya gajinya dipotong oleh perusahaan setiap bulan  untuk membayar pajak. Akhirnya mendapatkan relaksasi pajak 100% pada  2025 bagi pekerja untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan café.  Selain itu yang perlu disoroti terkait perluasan PPh 21 bagi pekerja ini tentunya kalau bisa program ini dilanjutkan hingga 2029 entah dalam bentuk full 100% subsidi pajak atau diskon pajak bagi pekerja dan terlebih perluasan program ini harus menyentuh bagi pekerja yang di luar sektor disebutkan diatas mulai dari sektor industri, sektor keuangan, perdagangan dan lain-lain. Ketiga, Bantuan Pangan dimana pemerintah untuk menjaga daya beli tentunya melakukann baantuan pangan 10 KG beras pada Oktober-November 2025. Yang perlu dicatat tentunya klu bisa program bantuan pangan ini tidak hanya berbentuk beras tetapi terdapat berbagai jenis produk kebutuhan pokok agar tidak hanya sekedar menjaga daya beli tetapi juga tidak terjadi deflasi berkepanjangan. Keempat, Subsidi JKK dan JKM, artinya pekerja non upah akan mendapatkan potongan iuran JKK dan JKM sebesar 50% selama 6 Bulan dan yang akan mendapatkan subsidi JKK dan JKM yakni pengemudi transportasi (sopir, kurir, dan tenaga logistic). Kelima, Relaksasi Slik OJK dimana setiap pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan relaksasi SLIK OJK yang membuat para pekerja memiliki peluang lolos lebih besar jika melakukan kredit perumahan. Namun Alangkah baiknya yang mendapatkan SLIK OJK jangan hanya dari pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga pekerja lepas, buruh, atau karyawan dari usaha mikro dan kecil wajib diberikan kelonggaran SlIK Ojk juga agar mereka juga mendapatkan hunian yang layak dan juga meningkatkan volume penjualan perumahan.  Keenam, Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dimana program ini diperuntukan bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketengakerjaan yang akan mendapatkan bunga 3 % mengalami penurunan dari 5%. Sehingga pekerja diharapkan memiliki rumah hunian layak dengan mengajukan kredit perumahan pekerja. Hal yang perlu dicatat bahwa program ini  masih ada kaitannya dengan pelonggaran BI SLIK.

Ketujuh, Program Padat Karya Tunai, artinya program ini kolaborasi dari Kementeriann PUPR dan Kementeriaan Perhubungan dimana memberikan peluang masyarakat yang menerima manfaat untuk mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur Nasional. Adanya Program ini berharap masyarakat mendapatkan pendapatan melalui proyek infrastruktur sehingga mmapu mencukupi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai tindakan percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Namun perlu diperhatikann bahwa program padat karya ini harus berkeadilan dan meciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja. Jangan sampai adanya ketimpangan pembayaran upah, upah harus diberikan sesuai dengan kontribusi kinerjanya dan pemerintah harus senantiasa untuk mengawasi setiap project pembangunan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan untuk ladang korupsi. Kedelapan, Percepatan Deregulasi Perizinan Usaha, artinya program ini untuk mempercepat penerapan peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang perizinan berbasis resiko yang berkaitan dengan integrasi antar kementerian dann penerapan RDTR ke dalam OSS yang mencakup dari  50 Daerah pada 2025 berkembang menjadi 300 daerah di 2026. Selain itu pemerintah juga menyiapkan program perkotaan seperti Pilot Project dalam peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan ruang gig ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan gairah iklim investasi melalui penyerderhanaan regulasi perizinan sehingga ketika ada investor yang ingin menanamkan modal usaha ke perusahaan domestik tidak akan terkendala oleh rumitnya perizinan. Selain itu pemerintah juga membuat project percobaan untuk menguji implementasi project dalam skala kecil untuk memastikan akan berjalan dengan lancar dan juga  mengindentifikasi masalah agar bisa segera dihandel sebelum project ini dilakukan dalam skala luas khususnya dalam peningkatan kualitas pemukiman di wilayah perkotaan dengan tujuan untuk menyediakan space bagi tenaga kerja lepas agar bisa mendapatkan pekerjaan.

Selain itu juga ada 4 program lanjutan dari pemerintah di Tahun 2026, meliputi insentif PPh Final 0,5 % untuk UMKM, Perpanjangan PPh 21 ditanggung oleh pemerintah untuk pariwisata, PPh untuk industri padat karya, dan perluasan diskon Iuran JKK dan JKM. Ditambah lagi terdapat 5 Program Penciptaan Lapangan Kerja melalui Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah putih, Revitalisasi Tambak dikawasan Pantura, Modernisasi Kapal  Nelayan, dan Program Pekebunan rakyat. Perlu diketahui walupun program ini terbilang bagus tapi juga belum sepenuhnya memenuhi tuntutan rakyat. Namun  demikian, ini perlu diapresiasi sebab pemerintah akhirnya memiliki effort untuk merealisasikan dalam menyelesaikan  persoalan khususnya dalam sektor ekonomi. Semoga adanya program ini tidak hanya sekedar ide atau gagasan yang fantastiss, tetapi benar-benar bisa terlaksana hingga akar rumput sebagai solusi permasalahan rakyat.

Penulis: Hendri Budi Santoso, S.M